Asisten
Deputi bidang Perumusan Kebijakan
Pengadaan SDM dan Aparatur
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB) Arizal mengungkapkan,
masih banyak daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari total
APBD. Bahkan ada yang lebih dari 60 persen.
"Pada
penerimaan CPNS 2014, ada sejumlah daerah yang tidak disetujui permintaan
tambahan PNS oleh KemenPAN-RB. Walaupun diusulkan jumlah pegawai, tetapi karena
sudah kelebihan, tidak kam setujui,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/3).
Dikatakan,
daerah yang belanja pegawainya sudah besar, seharusnya menata kembali organisasi
pemerintahannya. Kalau daerah tersebut tetap merasa kurang pegawai, itu artinya
ada penempatan dan jabatan yang tidak efektif.
“Jangan
sampai penempatan orang itu asal ada jabatan saja, tetapi kerjanya juga harus
jelas,” tegasnya.
Ditambahkan
Arizal, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar porsi belanja pembangunan
dalam APBD lebih besar dari belanja pegawainya. Untuk saat ini, rata-rata
belanja pegawai mencapai 33,8 persen.
“Presiden
ingin ini menjadi 25 persen saja, agar anggaran pembangunan infrastruktur
bertambah banyak," pungkasnya. (esy/jpnn)
Sumber
: http://www.jpnn.com
0 Response to "Alasan KemenPAN-RB Tolak Permintaan Daerah Untuk Menambah Kuota PNS"
Posting Komentar